(wartaKominfo) Selasa, 28 November 2023, Plt. Kadis Kominfo Natuna didampingin Kepala Bidang PIKP, menghadiri acara launching Desa Anti Korupsi Tahun 2023 yang di taja oleh KPK RI, sekaligus penyerahan penghargaan kepada desa percontohan antikorupsi, yang di gelar di Desa Tengin Baru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Desa Antikorupsi merupakan inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sejak tahun 2021 bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Direktur Bidang Pembinaan Peran Peserta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdjiwanto Sudjadi dalam laporannya menyampaikan Sepanjang tahun 2021-2023 ada 33 Desa yang tersebar di 33 Provinsi. Sebanyak 22 desa di Indonesia yang menjadi percontohan desa antikorupsi ditahun 2023 termasuk Desa Tengin Baru, Kalimantan Timur.
“Pada launching hari ini ada 22 desa yang terpilih menjadi desa percontohan sebagai desa antikorupsi tahun 2023. Tujuan Program Desa Antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa” Jelas Kumbul Kusdjiwanto Sudjaji
Penetapan desa antikorupsi ini berdasarkan 3 trisula yakni pendidikan, pencegahan, dan penengakan hukum, yang mana ketiganya harus dilakukan secara masif.
Untuk dapat menjadi Desa Anti Korupsi perlu peran serta masyarakat, KPK hanya mendorong, desa lah yang akan bekerja, mau tidak mau untuk menjadi Desa Anti Korupsi. Karena Desa ini tingkat terkecil di pemerintahan, maka di tingkat atas maupun bawah dapat pemahaman yang sama terkait pencegahan korupsi.
Plt. Kadis Kominfo Natuna yang ditemui setelah launching desa antikorupsi 2023, menyampaikan bahwa terpilihnya Desa Lima Manis sebagai desa percontohan antikorupsi menjadi tanggung lintas sektoral untuk menjaga desa. Sehingga kolaborasi sektoral terkait menjadi kunci dalam mendukung desa limau manis sebagai desa percontohan antikorupsi.
“Sebagai OPD yang membidangi Bidang telekomunikasi dan informasi, tentunya kami akan terus mendukung desa desa dalam proses publikasi dan bagaimana proses administrasi dan pelayanan dapat berjalan baik dengan fasilitas akses internet yang baik dan lancar “ Jelas Ikhwan Solihin.
Ikhwan Solihin juga menambahkan salah satu prioritas pemerintah adalah digitaliasi system yang dapat meminimalisir transaksi langsung, sehingga dapat mengurangi prilaku antikorupsi. Sehingga kominfo terus bersinergi dengan pemerintah desa dalam membangun system yang terintregritas baik dalam pelaporan maupun pelayanan yang membutuhkan akses jaringan internet yang merupakan tanggung jawab Diskominfo.
Diskominfo/Patli
