Natuna, Wakil Bupati Natuna Dra. Ngesti Yuni Suprapti menuturkan, pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam rangka menindaklanjuti beberapa poin kerjasama. Dikatakannya poin-poin kerjasama periode kedua ini diantaranya adalah untuk kerjasama pembentukan masyarakat pesisir.
“Pertemuan yang kedua kalinya antara Pemkab Natuna dengan Bakamla ini, kita kembali melakukan kerjasama terkait pengamanan laut Natuna. Kesepakatan itu diantaranya adalah untuk kerjasama pemberdayaan masyarakat pesisir,”Kata Wakil Bupati Ngesti di Ruang rapat Kantor Bupati Natuna. Senin (27/2).
Wabup Ngesti menjelaskan, dalam perpanjangan kerjasama tersebut sangat bermanfaat terutama dalam pengamanan laut Natuna. Manfaat lain yang di peroleh adalah memberikan informasi kepada nelayan untuk titik hotspot ikan yang banyak.
“Jadi pada intinya poin-poin pertemuan itu selain pengamanan laut Natuna, kita juga meminta agar informasi terkait titik-titik hotspot ikan bisa disampaikan kepada nelayan natuna,”Pintanya.
Selain itu, penandatanganan MoU antara Pemerintah Natuna dengan Bakamla ini berlangsung selama 5 tahun. Dan selama kesepakatan ini berlangsung mudah-mudahan memberikan kontribusi yang terbaik untuk keduanya.
“Kita berharap dengan adanya kerjasama itu, satu sama lain bisa berjalan maksimal dan bisa memberikan konstribusi untuk daerah Natuna,” Harapnya.
Sementara Sekretaris Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) Laksda TNI Agus Setiadji, S.AP menuturkan, perjanjian kerjasama yang merupakan perpanjangan dari perjanjian yang telah ditandatangani terdahulu saat Bakamla masih bernama Bakorkamla. Hal ini diadakan dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna laut khususnya di wilayah Kabupaten Natuna, yang merupakan wilayah pulau perbatasan terluar Indonesia yang menjadi incaran negara-negara asing.
“Melalui perjanjian kerja sama ini diharapkan terbentuk kesepahaman pola pikir dan pola tindak dalam peningkatan keamanan dan keselamatan di perairan Natuna serta sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama. Kerja sama yang dilakukan meliputi: pembentukan forum komunikasi keamanan dan keselamatan di laut, penyediaan dan pemanfaatkan teknologi serta fasilitas infrastruktur berupa lahan dan atau bangunan/kantor serta fasilitas lain untuk mendukung kelancaran kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan di laut, pertukaran informasi, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan dan keselamatan di laut,” Tutupnya.
Di tulis oleh : (Wan Gutmi)
