(WartaKominfo) – Upaya Pemerintah Kabupaten Natuna untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa di kenal dengan E-government akan terus diperjuangkan. Melalui program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna , proses pembangunan jaringan E-government akan menjadi perhatian khusus, selain proses pembangunannya dalam jangka panjang, kegiatan tersebut juga akan menghabiskan dana yang lumayan besar.
Untuk tahun 2019 ini, pembangunan E-government akan difokuskan pada infrastruktur. Terkait dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Natuna akan memperhatikan dari berbagai sudut, baik itu penggunaan dana semaksimal mungkin, maupun terkait dengan masalah keamanan atau hukum. Hal itu tampak dengan telah dilakukannya rapat koordinasi antara Dinas Kominfo Kabupaten Natuna dengan Tim Pengawalan Pengamanan pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), di Ruang Rapat Kantor Diskominfo Kabupaten Natuna,(Selasa, 25/06).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kadis Kominfo Kabupaten Natuna Raja Darmika guna membahas berbagai persiapan dalam proses pembangunan infrastruktur E-government Kabupaten Natuna yang akan menelan biaya APBD 2019 sebesar Rp. 2.603.957.000 tersebut.
“Pembangunan infrastruktur E-government tahun ini merupakan lanjutan program kerja Diskominfo Kabupaten Natuna yang sempat tertunda di tahun anggaran 2018 untuk pembangunan jaringan E-government Pemkab Natuna tahap 1. Infrastruktur yang akan dibangun berupa jaringan menghubungkan semua gedung OPD, gedung Kecamatan, gedung Kelurahan dan gedung Puskesmas dengan jaringan intranet dan internet guna memenuhi kebutuhan komunikasi dan pengelolaan data antar instansi” ujar Raja Darmika menjelaskan latar belakang pembangunan infrastruktur E-government.
Dalam pembangunan tahap satu ini, Raja Darmika juga menyampaikan dalam pembangunan jaringan E-government tahap 1 ini dilakukan 4 metode, yaitu pelelangan umum, yang saat ini masih dalam proses. Sedangkan untuk konsultasi pengawasan dan konsultasi perencanaan, masing-masing dengan metode penunjukan langsung, yang saat ini juga sedang proses pemilihan penyedia. Selanjutnya untuk belanja ATK, materai, cetak/penggandaan, makan/minum dan perjalanan dinas dengan metode swakelola.
Selain itu, melalui rapat tersebut pula, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Juliana berharap masukan-masukan dalam upaya mendukung proses pembangunan jaringan E-government Kabupaten Natuna sehingga Pembangunannya dapat berjalan tanpa ada permasalahan. Ia juga berharap agar proses pembangunannya dapat berjalan benar secara prosedur, dan baik dari sisi hasil.
Pada kesempatan yang sama, Kasi Intel Kajari Natuna David Johnie selaju Ketua TP4D meminta dalam proses pengerjaannya harus transparan, tahapan-tahapannya harus dipublikasikan sehingga TP4D dapat melaksanakan tugasnya dalam pengamanan dari sisi hukumnya. Ia juga meminta kepada Diskominfo Natuna agar pada saat pekerjaan sudah dimulai untuk dapat melaporkan setiap bulannya baik dari sisi persentase pekerjaan serta penyerapan anggaran. (Diskominfo/Mardi).
